Fenomena Motor Listrik Berlabel Produk Dalam Negeri, Tapi Komponen Intinya dari China

NGEBUT.ID – Dugaan bahwa motor listrik Emmo JVX GT untuk program makan bergizi gratis (MBG) merupakan hasil rebranding produk asal China kembali memunculkan perdebatan soal produk dalam negeri dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Warganet menduga motor listrik tersebut mirip dengan Kollter ES1-X PRO, yang dijual di marketplace global dengan harga sekitar Rp 8 jutaan hingga Rp 10 jutaan per unit, tergantung jumlah pembelian. Di sisi lain, motor listrik Emmo disebut memiliki harga jauh lebih tinggi.

Pegiat kendaraan listrik dari Komunitas Sepeda/Motor Listrik Indonesia (Kosmik), Hendro Sutono, mengatakan praktik white label atau rebranding motor listrik buatan China bukan hal baru di Indonesia. Menurut dia, banyak produk kendaraan listrik di pasar Tanah Air yang awalnya diproduksi tanpa merek, lalu diberi label oleh perusahaan lain.

"Praktik umum. Justru lebih mudah menyebutkan yang murni rancang bangun dari lokal Indonesia," kata Hendro.

Ia menambahkan, sebagian produk kini memang mulai diproduksi lokal, meski belum sepenuhnya menguasai rantai pasok komponen utama. Beberapa bagian seperti rangka, bodi, dan velg bahkan mulai dibuat di dalam negeri.

Soal klaim TKDN Emmo yang disebut mencapai 48,5 persen, Hendro menilai angka tersebut tidak otomatis menggambarkan seberapa besar penguasaan teknologi Indonesia atas produk itu. Menurutnya, TKDN lebih menggambarkan nilai rupiah yang berputar di dalam negeri selama proses produksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023, perhitungan TKDN motor listrik roda dua mencakup empat aspek, yakni manufaktur komponen utama dengan bobot 50 persen, perakitan 30 persen, komponen pendukung 10 persen, serta riset dan pengembangan 10 persen.

Hendro menjelaskan, jika sebuah pabrik perakitan berdiri di Indonesia, maka nilai dari proses perakitan, penggunaan tenaga kerja lokal, fasilitas pabrik, hingga utilitas seperti listrik dan air sudah masuk dalam komponen yang dihitung sebagai TKDN.

Selain itu, penggunaan komponen pendukung seperti ban dari pemasok lokal juga ikut menambah porsi kandungan dalam negeri. Untuk baterai, ia menyebut sel litium masih banyak diimpor dari China, namun proses perakitan pack baterai di Indonesia tetap memberi nilai tambah lokal.

Menurut dia, proses sertifikasi, pengujian di laboratorium lokal, dan perencanaan produk yang terdokumentasi juga dapat menyumbang nilai pada aspek riset dan pengembangan. Karena itu, angka TKDN 48,5 persen dinilai masih masuk akal dalam struktur perhitungan yang berlaku.

Meski demikian, Hendro mengingatkan ada persoalan yang lebih mendasar, yakni ketergantungan pada komponen inti impor. Ia menilai, jika sel baterai, motor BLDC, controller, hingga sistem elektronik masih bergantung pada suplai dari China, maka teknologi strategis belum benar-benar dikuasai industri dalam negeri.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan industrialisasi yang masih dangkal. Produk bisa sah disebut buatan dalam negeri secara regulasi, tetapi belum tentu memiliki kedalaman penguasaan teknologi yang kuat.

"Selama TKDN hanya mengukur perputaran nilai uang dan bukan kedalaman penguasaan teknologi, kita akan terus menghasilkan produk yang Indonesia di atas kertas, tapi China di dalam mesinnya," kata Hendro.